Tahun 2017, Tercatat Ada 3.367 Kasus Perempuan dan Anak

BOGOR, PAMALNEWS.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui 13 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) membeberkan sepanjang tahun 2017 telah menangani sebanyak 3.367 kasus perempuan dan anak.

“Tidak semua kasus tersebut ditangani melalui hukum formal, sebagian besar di antaranya melalui upaya mediasi,” ujar Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R. Danes dalam keterangannya tertulisnya kepada Pamalnews.com, Kamis (30/8).

Menurutnya, kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak telah menimbulkan dampak sengketa semakin meningkat.

Dan untuk mendukung tugas tersebut, Kemen PPPA sudah melakukan sertifikasi bagi para mediator pelaksana di daerah.

Di samping itu, dalam melayani perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, UPTD PPA memiliki beberapa tantangan, yakni harus dapat mengurus penyelesaian perkara sengketa tersebut secara alternatif diluar pengadilan yang sifatnya murah dan ekonomis.

“Penyelesaian perkara sengketa tersebut juga ternyata dapat bersifat pidana maupun perdata yang dalam proses mediasinya harus dapat dipastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi dan terjamin,” jelas Vennetia.

Kegiatan pelatihan oleh Kemen PPPA di Bogor, Minggu (26/8)

Vennetia menambahkan, sertifikasi mediator merupakan prasyarat atas penerbitan Berita Acara Perdamaian yang menjadi tujuan dari pelaksanaan upaya mediasi.

Sertifikasi mediator diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para petugas mediasi UPTD PPA agar menjadi mediator yang kompeten dalam penanganan perkara sengketa yang melibatkan perempuan dan anak.

Para mediator bersertifikat telah mendapatkan pemahaman kasus khusus/masalah kritis, konsep mediasi serta substansi keahlian bagi petugas mediasi.

“Dengan demikian, upaya mediasi secara profesional membuat layanan UPTD PPA menjadi terstandar di seluruh Indonesia. Masyarakat tidak perlu ragu untuk meminta layanan UPTD PPA untuk penyelesaian kasusnya,” tandasnya.

Sesuai pembagian, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyediaan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewenangan yang ditangani oleh Kemen PPPA dan Dinas PPPA (atau melalui UPTD PPA) Provinsi dan Kabupaten/Kota. (jjm) 

Baca Juga:   Pesawat Lion Air JT 610 yang Diduga Jatuh, bawa 181 Penumpang