Papua Bayar Cicil Saham Freeport ke Negara

Operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (Dok. PT FI)

JAYAPURA, PAMALNEWS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan akan mencicil kembali ke negara melalui pembelian saham PT Freeport Indonesia (FI) sebesar 51 persen yang mana 10 persen diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik hak wilayah PT FI beroperasi.

“Sistem pengembalian akan dilakukan melalui badan usaha bentukan Provinsi Papua,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada Pamalnews.com di Jayapura, Rabu (24/10).

Menurut Wagub, pembayaran dilakukan secara cicil, karena Pemprov tidak punya anggaran yang cukup untuk membeli saham tersebut. Sistemnya, Pemerintah Pusat beli melalui saham Freeport melalui Inalum, lalu Pemprov akan menyicil kepada negara.

“Persepsi ini yang mesti kita jelaskan ke publik supaya tidak ada salah kaprah,” ujar Wagub.

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Pusat sedang mengurus pembelian saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen melalui holding industri pertambangan milik negara PT Inalum (Persero). “Bila sudah rampung maka pembagian saham selanjutnya diserahkan ke Papua,” terang Wagub.

Kata Wagub pula, saat ini Pemprov masih menunggu penyelesaian pembagian 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang dibeli oleh Pemerintah Pusat. “Kita berharap prosesnya segera rampung dan pembagian saham dapat tersalurkan sebagaimana mestinya,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Papua,  Carolus Bolly mengharapkan personil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Divestasi Mandiri, yang akan mengelola 10 persen saham Pemprov Papua dan Pemkab Mimika di Freeport, merupakan pihak yang berkompeten dan profesional di bidang pertambangan.

Kata dia, Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengatakan 10 persen Freeport kepada Papua harus dicicil kembali, namun Pemprov Papua dan Pemkab Mimika dipastikan tidak akan mengeluarkan anggaran sepeser pun.

Hanya saja, untuk mekanisme selanjutnya akan diatur oleh PT Inalum sebagai holding perusahaan. “Yang pasti BUMD sudah ada dan kita namakan PT Papua Divestasi Mandiri,” kata Carolus Bolly.

Baca Juga:   Papua Barat Minim Entrepreneur Muda

“BUMD ini yang nanti mengurusi persoalan saham Papua dan Kabupaten Mimika. Sebab nanti dari 10 persen saham itu, selain dipakai untuk pembangunan juga untuk mencicil 10 persen saham yang sebelumnya,” tandasnya. (jwl)