Minta Revisi UU No 5 Tahun 2014, Pemprov PB dan Forsesdasi Temui Dirjen Otda

Pemprov PB, Forsesdasi jumpa Dirjen Otda
Dirjen Otda Sumarsono (tengah), Sekda PB Nataniel Mandacan (keempat dari kanan) di Jakarta, Senin (21/1). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, PAMALNEWS.com – Pemprov Papua Barat bersama Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Papua Barat datangi Kemendagri pada Dirjen Otda dalam rangka mengajukan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di ruang rapat Dirjen Otda Gedung F Lantai 8 Kemendagri RI, Senin (21/1).

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel D Mandacan pada kesempatan itu mengatakan selama ini dipahami bahwa aturan kepegawaian adalah untuk membina pegawai bukan mematikan pegawai.

Menurutnya, terkait disiplin dan hukuman yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 semua ketentuannya telah diatur namun hukumannya kalau bisa dapat dilakukan dalam rangka pembinaan bagi pegawai.

“Aturan adalah amanah perintah yang harus dilaksanakan namun kami merasa jika dapat dilakukan dengan jalan lain seperti yang kami lakukan yaitu dengan melaksanakan audiens atau koordinasi untuk mendapatkan kemudahan lain,” jelas Nataniel Mandacan.

Sementara itu, sejumlah masukan juga disampaikan oleh para sekda dengan harapan kiranya Dirjen Otda dapat berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan untuk duduk bersama menuntaskan persoalan ini karena menurut (mereka) pejabat ditingkat daerah akan menghadapi dampak dari penerapan UU No 5 Tahun 2014.

Tak hanya itu, diharapkan juga agar proses pemberhentian ASN Tipikor sementara tidak dilaksanakan karena masih ada sejumlah proses yang sedang dilaksanakan di antaranya uji materi yang sedang dilakukan Mahkamah Konstitusi.

Menurut para sekda, SKB ini juga bertentangan dengan hukum dan peraturan UUD 1945 dan tidak dibenarkan SKB tersebut mengatur UU yang lebih tinggi. Dimana, perlunya pemilahan antara suatu kasus dengan kasus yang lain berdasarkan berat ringan kasus dan tidak sama ratakan semua kasus Tipikor.

Mereka lalu meminta pertimbangan agar ASN yang dihukum setelah menyelesaikan hukuman tidak dipecat sehingga dapat memperoleh tunjangan pensiunan.

Baca Juga:   Besok, LP3BH Manokwari Gelar Pelatihan Advokasi

Selain itu, Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) agar ASN tersebut bisa mendapatkan hak pensiun guna memberikan nafkah bagi keluarganya sesuai aspek kemanusian (berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 ayat I).

Hal lain juga diminta agar 3 lembaga yang mengeluarkan SKB selaku lembaga pembina ASN hendaknya menjadi lembaga pembina dan pelindung ASN membela hak asasi ASN di seluruh Indonesia untuk kesejahteraan ASN bukan sebaliknya membunuh masa depan ASN dan keluarganya.

Menanggapi itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI Sumarsono mengatakan dari aspirasi yang disampaikan, ia dapat menarik kesimpulan bahwa Pemprov Papua Barat dan Forsesdasi meminta agar UU No 5 Tahun 2014 perlu direvisi kembali serta penjabaran UU ini perlu direvisi lagi.

Terkait itu, ia akan melakukan koordinasi dengan dua lembaga lainya dalam rangka memberikan saran dan keputusan yang bijak dalam menyikapi aspirasi ini.

“Pemerintah Pusat memahami seluruh aspirasi ini dan semua aspirasi ini akan dicatat sebagai bahan yang sangat penting dan kemudian melihat kembali mengenai posisi SKB dan langkah-langkah yang berlanjut di daerah masing-masing dan semua ini menjadi penting bagi kami untuk menyikapinya,” jelasnya.

Hadir di pertemuan itu, Ketua Forsesdasi Provinsi Papua Barat Dance Yulian Flassy, Tenaga Ahli Gubernur G Auparay, Sekretaris Daerah se-Papua Barat, serta sejumlah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM se-Papua Barat. (*/jjm)