Mencari Keadilan, Tim Honorer K2 di Wondama Tempuh Jalur Hukum

Jumpa Pers, Tim Tenaga Honorer K2 Wondama bersama Tim Advokasi LP3BH di Manokwari, Senin (3/9).

MANOKWARI, PAMALNEWS.com – Tim Tenaga Honorer Daerah Formasi Kategori Dua (K2) tahun 2013 di Kabupaten Teluk Wondama akhirnya menempuh jalur hukum guna mencari keadilan atas perkara dugaan manipulasi Surat Keputusan (SK) Bupati.

“Kami telah siap menempuh jalur hukum. Nasib kami sejak 2013 terabaikan dan tidak diakomodir secara baik oleh Pemkab Teluk Wondama,” ungkap Ketua Tim Tenaga Honorer Daerah K2 Teluk Wondama, Agustinus Veth saat memberikan keterangan kepada Wartawan di Manokwari, Senin (3/9).

Veth menuturkan, langkah yang diambil oleh timnya sudahlah tepat, mengingat ada 280 Tenaga Honorer yang terabaikan hak dan nasibnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemkab Teluk Wondama.

“Justru kami dipelintir sebagai pihak yang tidak terakomodir di dalam SK penetapan Tenaga Honorer oleh pemerintahan sekarang, padahal oleh Pemkab Teluk Wondama di bawah pimpinan bupati sebelumnya telah terakomodir secara baik sebanyak 597 sebagai Tenaga Honorer Daerah,” ujar Veth.

Agustinus Veth Ketua Kordinator tim K-2, 280 Honda Wondama

Selebihnya, Veth meminta agar Pemkab Teluk Wondama membatalkan penyerahan SK CPNS untuk Honorer K2 yang rencananya akan diserahkan dalam tahun 2018 ini jika hanya termuat 319 Tenaga Honorer Daerah formasi 2013 itu.

klik tautan video dibawah ini :

Menanggapi itu, Tim Advokasi Tenaga Honor Daerah K2 Teluk Wondama, Yan C. Warinussy menyebutkan setelah LP3BH turut mengawal dan mempelajari materi aduan K2 oleh 280 Tenaga Honorer Daerah Teluk Wondama, maka telah ditemukan adanya unsur Pidana dan bisa ditempuh melalui jalur hukum.

Warinussy mengatakan, dari kasus tersebut diduga indikasi penipuan dan sabotase data atau administrasi terkait sejumlah berkas Tenaga Honorer yang semestinya berjumlah 597, dilenyapkan sepihak oleh BKD Kabupaten Teluk Wondama sekitar 280 nama dan hanya dimunculkan sejumlah nama yang terakomodir menjadi 319 nama.

Baca Juga:   Ratusan Kendaraan Warnai Kirab Kampanye Perdana

“Ini semua satu mata rantai, mereka ini semua tes pada tahun 2013 dan pada pejabat bupati sebelumnya mereka semua 597 itu dinyatakan lulus. Lalu kenapa dalam pemerintahan saat ini sejumlah 280 nama itu dihilangkan,” tanya Warinussy.

Terkait itu, Warinussy menyebutkan pihak LP3BH telah melakukan penyampaian secara lisan kepada jajaran Kepolisian Polda Papua Barat dalam hal ini telah diterima langsung oleh Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs Rudolf. A. Rodja melalui Dirkrimum Polda Papua Barat Kombespol Bonar Sitinjak, sebagai bahan Pulbaket dalam ranah penyelidikan.

“Nanti Rabu, kami LP3BH dan pihak perwakilan K2 akan bertemu MRPB untuk menyampaikan aspirasi ini dan selanjutnya tim akan ke Wondama dengan pihak Kepolisian,” tandasnya. (ian)