Marinus Yaung: Perbuatan KKB di Mapenduma Kejahatan Internasional

Marinus Yaung

JAYAPURA, PAMALNEWS.com – Tindakan penyaderaan hingga pemerkosaan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga medis yang terjadi di Distrik Mapendu Kabupaten Nduga, dinilai melanggar hukum Humaniter Internasional.

“Apa yang dilakukan oleh KKB atau TPM-OPM ini jelas sudah melanggar Hukum Humaniter Internasional,” kata pengamat politik Papua, Marinus Yaung ketika diwawancarai di kampus NUS Singapore, Rabu (24/10).

Menurut Marinus, dalam hukum perang atau hukum Humaniter Internasional, profesi perawat, tenaga medis, tenaga pendidikan (guru), tenaga sosial yangg bergerak dalam bidang kemanusian, perempuan dan anak-anak serta tawanan perang sekalipun, harus dilindungi oleh Tentara maupun kombatan.

Lanjut Marinus, tetapi perang yaang terjadi di Papua ini, baik TNI, Polri dan TPN-OPM sudah sering melanggar hukum Humaniter Internasional. Karena itu konflik dan perang gerilya di Papua sama sekali tidak mendapat respect dari komunitas Internasional.

Kita sedang berusaha menghilangkan istilah KKSB dari ruang publik agar konflik dan kekerasan di Papua bisa semakin diminimalisir, tapi melihat apa yg kalian buat di Kabupaten Nduga, Distrik Mapenduma, semakin sulit bagi kita untuk berdebat soal pelebelan KKSB atau kelompok TPM-OPM, kata Marinus.

“Kalau tindakan mereka di lapangan melanggar hukum Humaniter Internasional maka mereka tidak akan diakui sebagai kelompok separatis atau pun juga tentara. Mereka akan dinilai kelompok pengacau keamanan atau kelompok kriminal yang harus dilakukan tindakan penegakkan hukum dengan tegas dan itu tidak melanggar HAM,” kata Dosen Hubungan Internasional Fisip Uncen itu.

Lanjut Marinus, kalau pihak keamanan bertindak tegas membinasakan kelompok di Mapenduma itu tdk melanggar HAM karena mereka kelompok kriminal dan apa yg mereka lakukan sudah tentu akan melemahkan perjuangan Papua di komunitas Internasional.

Baca Juga:   31 Pekerja Jembatan Tewas Dibunuh KKB di Nduga

“Tidak akan ada satu negara pun nantinya mau mendukung Papua merdeka kalau kelompok separatis Papua bertindak seperti yang terjadi di Timika dan Mapenduma,” tegas Marinus.

Pertanyaan kelompok TPN-OPM yang di Nduga, kamu berjuang untuk kemerdekaan Papua atau untuk kepentingan ekonomi dan perut kalian, kamu itu kelompok separatis atau kelompok kriminal,” tanya Marinus.

Kenapa patut dipertanyakan, kata Marinus di dalam setiap konflik yang berkaitan dengan gerakan separatis di suatu negara, selalu muncul aktor-aktor ketiga yang ikut bermain dalam konflik antara tentara dengan kelompok separatis.

“Pihak ketiga ini kadang bermain di dua kaki, di kelompok tentara maupun kelompok separatis, cara membedahkanya dilihat dari tindakan mereka di lapangan,” tutur Marinus. (jwl)