Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Korupsi Masuk Tahap Penyidikan

Kanit Tipikor Polda Papua Barat, AKP Tommy Pontororing

SORONG, PAMALNEWS.com – Dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan korupsi yang melibatkan oknum pengusaha BBM di Kota Sorong dinaikan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Hal ini ditegaskan Kanit Tipikor Polda Papua Barat, AKP Tommy Pontororing dalam keterangannya kepada Wartawan di Polres Sorong, Senin (1/10).

“Awalnya, kami melakukan penyelidikan dan setelah dilaporkan ke Polda Papua Barat, maka sudah ditingkatkan ke proses penyidikan, jadi kalau sudah ditingkatkan ke penyidikan berarti kita sudah sidik,” ujar Tommy.

Tommy menjelaskan pula, jika kasus tersebut sudah disidik maka berarti sudah ada laporan polisi, proses penyelidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) sudah diberikan ke Kejaksaan. Dan langkah selanjutnya adalah mencari data-data barang bukti serta tersangka.

Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, ia mengatakan BBM subsidi diperuntuhkan untuk para nelayan. Dan PT Alam Indah Utama Mandiri mendapatkan ijin untuk operasional SPDN sebagai lembaga penyalur BBM subsidi seperti solar dan BBM penugasan seperti premium atau bensin.

Sementara, untuk pelayanan operasional harus ada izin dari Pertamina dengan persyaratan harus mencantumkan nama nelayan yang mempunyai hak, mengingat ini uang negara karena BBM subsidi.

“Dari hasil penyelidikan kami, hanya untuk mendapatkan ijin operasional saja sudah memanipulasi data. Di antaranya adalah ada data orang yang sudah meninggal dunia, juga ada kapal-kapal yang rusak, tetapi masih tetap saja digunakan untuk mendapatkan ijin operasional,” jelasnya.

Parahnya lagi, dari kuota yang ada beberapa bulan kemudian ditambah lagi kuotanya oleh Pertamina. Dan dari data yang ada, BBM tersebut kemudian seolah-olah dijual lagi kepada para nalayan yang ada sesuai dengan data yang telah dimanipulasi tadi.

Baca Juga:   Gubernur Resmikan Sarana Ibadah Polda Papua Barat

Ternyata, dari data tersebut yang berhak adalah hampir sebagian besar nelayan yang berasal dari pulau-pulau. Faktanya adalah, BBM tersebut dijual kepada para pengusaha kapal dan bukan kepada para nelayan.

Ia menambahkan, terkait dengan para nelayan yang resah karena adanya penyelidikan kasus tersebut, janganlah kuatir, sebab untuk mendapatkan BBM subsidi, maka pihaknya ingin membantu para nelayan yang berhak menerima BBM subsidi dari pemerintah.

“Persoalan dipanggilnya untuk penyelidikan, karena mereka (nelayan) adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk membantu proses penyelidikan ini agar tetap berjalan,” tandasnya. (deo)