Anggaran Kementerian PPPA Turun, Menteri Yohana: Tetap Kerja Maksimal

Menteri PPPA Yohana Yembise
Menteri PPPA Yohana Yembise rapat bersama anggota Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (9/1). (Foto: Humas Kemen PPPA)

JAKARTA, PAMALNEWS.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan pagu anggaran Rp 493,6 miliar yang diberikan untuk Kemen PPPA terbilang kecil dan trennya menurun sejak 3 tahun terakhir.

Hal ini diutarakan oleh Menteri Yohana di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI dalam rapat bersama di Jakarta, Rabu (9/1).

“Anggaran Kemen PPPA di tahun 2018 adalah 507,9 miliar atau diibaratkan hanya sebesar satu kabupaten/kota. Belum lagi di tahun ini anggaran kami dipotong menjadi 493,6 miliar. Padahal, Kemen PPPA harus melindungi 126 juta perempuan dan 83 juta anak di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Yohana resah.

Kendati demikian, kata Yohana, hal itu tentu tidak menghalanginya untuk bekerja maksimal.

“Dengan dana kecil, kami tetap bekerja maksimal. Kemen PPPA berusaha agar gaung perlindungan perempuan dan anak bisa terasa oleh masyarakat,” sebutnya.

Tak hanya soal anggaran, di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI, Menteri Yohana juga memaparkan sejumlah capaian Kemen PPPA.

Di antaranya, meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada 2018 sebanyak 190 kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui strategi PUG yang ditandai dengan hadirnya sekolah perempuan di beberapa daerah, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO (tindak pidana perdagangan orang).

Sementara itu, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi atas kinerja dan capaian Kemen PPPA selama tahun 2018 yang mencapai 91 persen.

“Kami DPR mengapresiasi, apalagi melihat capaian 91 persen. Ini merupakan prestasi baik bagi Kemen PPPA. Tapi, namanya evaluasi, apa yang dikerjakan kemarin di masa selanjutnya harus lebih ditingkatkan,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher.

Baca Juga:   Debat Pilpres 2019 Digelar Malam ini, Begini Aturannya

Menurutnya, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2018 dijadikan basis bagi Kemen PPPA dalam menjalankan program di tahun anggaran selanjutnya. Hal ini agar melahirkan kegiatan dan program terobosan baru.

Selain itu, kata dia, orientasi Kemen PPPA juga harus mengarah pada ketahanan keluarga agar mampu menjawab persoalan perempuan dan anak yang masih terjadi.

“Orientasi program selanjutnya perlu fokus pada penguatan keluarga. Sebab memutus mata rantai masalah perempuan dan anak dimulai dari keluarga,” tutupnya. (*/jjm)